Iranian court rules US entities, officials must pay $313m for 2017 ISIS attacks
A court in Iran ruled on 26 April that the US government and several individuals and entities must pay hundreds of millions of dollars in compensation for attacks carried out in Tehran by ISIS in 2017.
Those convicted include former US presidents George W. Bush and Barack Obama, Central Command (CENTCOM), its former commander Tommy Franks, the CIA, the Treasury Department, weapons conglomerate Lockheed Martin, and American Airlines Group.
None of the defendants are believed to have any assets under Iranian control that can be seized, and Tehran has no way to enforce the ruling outside of its borders.
The judiciary acknowledged the ruling is a response to numerous orders by US courts that have blamed Iran for “terrorist” attacks and ordered compensation from seized Iranian assets.
“As this marks a violation of the immunity of the Iranian government, Iranian courts have also judged a variety of cases against the US government and officials, and have issued legal decisions and will continue to do so,” the court said.
According to the court, the US officials and entities are held responsible for the attacks on the Iranian Parliament and the Imam Khomeini Mausoleum due to the role Washington had “in organizing and directing terrorist groups, reliable news and information published in US media, as well as US official’s speeches and books about the role of the CIA in creating terrorist groups, including ISIS.”
ISIS, as it exists today, was born in 2006 as an offshoot of Al-Qaeda in Iraq, which itself was created by mujahideen fighters who were armed and trained since 1979 by the CIA to oppose the Soviet occupation of Afghanistan.
Their extremist ideology was allowed to fester in the early 2000s at Camp Bucca, a US army detention camp in Iraq where several ISIS leaders were detained, including Abu Bakr al-Baghdadi, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi, Abu Muslim al-Turkmani, and Abu Mohammad al-Julani.
Once the group spread to Syria following the start of the US-sponsored war, they bolstered their numbers and armament thanks to Operation Timber Sycamore, a classified program run by the CIA that funneled weapons to the Free Syrian Army (FSA). This group functioned mainly as a brand adopted by Salafist militant groups fighting against the Syrian army and which secretly pledged allegiance to ISIS.
The FSA provided a secular facade to the Salafist, and Al-Qaeda dominated insurgency, allowing US and allied countries to publicly justify providing military support to the “Syrian insurgency” while feigning opposition to extremist groups.
In 2017, Newsweek reported that, according to a report by UK-based Conflict Armament Research, ISIS obtained much of their “arsenal as a result of former President Barack Obama’s support for rebels in Syria” and that these weapons “included a powerful anti-tank missile launcher bought from a Bulgarian manufacturer by the U.S. Army and wielded by ISIS only weeks later.”
Al-Jazeera, in July 2013, quoted the ISIS commander for Aleppo governorate at the time as saying, “We are buying weapons from the FSA. We bought 200 anti-aircraft missiles and Koncourse anti-tank weapons. We have good relations with our brothers in the FSA.”
On top of this, for 18 months between 2014 and 2015, US occupation troops in Syria and Iraq sat back and watched the brutal ISIS advance toward Damascus with approval. In a private meeting with members of the Syrian opposition, Secretary of State John Kerry acknowledged that the US had welcomed the 2015 ISIS advance on Damascus to use it as leverage to force Assad to step down from power.
As Kerry explained, “That is why Russia came in. They didn’t want a Daesh [ISIS] government, and they supported Assad. And we know this was growing. We were watching. We saw that Daesh [ISIS] was growing in strength. And we thought Assad was threatened. We thought we could manage that Assad might then negotiate. Instead of negotiating, he got Putin to support him.”
Pengadilan Iran memutuskan entitas AS, pejabat harus membayar $313 juta untuk serangan ISIS 2017
Pengadilan di Iran memutuskan pada 26 April bahwa pemerintah AS dan beberapa individu dan entitas harus membayar ratusan juta dolar sebagai kompensasi atas serangan yang dilakukan di Teheran oleh ISIS pada tahun 2017.
Mereka yang dihukum termasuk mantan presiden AS George W. Bush dan Barack Obama, Komando Pusat (CENTCOM), mantan komandannya Tommy Franks, CIA, Departemen Keuangan, konglomerat senjata Lockheed Martin, dan American Airlines Group.
Tak satu pun dari terdakwa diyakini memiliki aset apa pun di bawah kendali Iran yang dapat disita, dan Teheran tidak memiliki cara untuk menegakkan putusan di luar perbatasannya.
Peradilan mengakui putusan itu adalah tanggapan terhadap banyak perintah oleh pengadilan AS yang telah menyalahkan Iran atas serangan "teroris" dan memerintahkan kompensasi dari aset Iran yang disita.
"Karena ini menandai pelanggaran kekebalan pemerintah Iran, pengadilan Iran juga telah menilai berbagai kasus terhadap pemerintah dan pejabat AS, dan telah mengeluarkan keputusan hukum dan akan terus melakukannya," kata pengadilan.
Menurut pengadilan, pejabat dan entitas AS bertanggung jawab atas serangan terhadap Parlemen Iran dan Mausoleum Imam Khomeini karena peran yang dimiliki Washington "dalam mengorganisir dan mengarahkan kelompok teroris, berita dan informasi andal yang diterbitkan di media AS, serta pidato dan buku pejabat AS tentang peran CIA dalam menciptakan kelompok teroris, termasuk ISIS."
ISIS, seperti yang ada saat ini, lahir pada tahun 2006 sebagai cabang dari Al-Qaeda di Irak, yang dengan sendirinya diciptakan oleh pejuang mujahidin yang dipersenjatai dan dilatih sejak 1979 oleh CIA untuk menentang pendudukan Soviet di Afghanistan.
Ideologi ekstremis mereka diizinkan membusuk pada awal 2000-an di Camp Bucca, sebuah kamp penahanan tentara AS di Irak di mana beberapa pemimpin ISIS ditahan, termasuk Abu Bakr al-Baghdadi, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi, Abu Muslim al-Turkmani, dan Abu Mohammad al-Julani.
Begitu kelompok itu menyebar ke Suriah setelah dimulainya perang yang disponsori AS, mereka memperkuat jumlah dan persenjataan mereka berkat Operasi Timber Sycamore, program rahasia yang dijalankan oleh CIA yang menyalurkan senjata ke Tentara Pembebasan Suriah (FSA). Kelompok ini berfungsi terutama sebagai merek yang diadopsi oleh kelompok militan Salafi yang berperang melawan tentara Suriah dan yang diam-diam berjanji setia kepada ISIS.
FSA memberikan fasad sekuler kepada Salafi, dan pemberontakan yang didominasi Al-Qaeda, memungkinkan AS dan negara-negara sekutu untuk secara terbuka membenarkan pemberian dukungan militer kepada "pemberontakan Suriah" sambil berpura-pura menentang kelompok ekstremis.
Pada tahun 2017, Newsweek melaporkan bahwa, menurut laporan oleh Penelitian Persenjataan Konflik yang berbasis di Inggris, ISIS memperoleh banyak "arsenal mereka sebagai hasil dari dukungan mantan Presiden Barack Obama untuk pemberontak di Suriah" dan bahwa senjata-senjata ini "termasuk peluncur rudal anti-tank yang kuat yang dibeli dari produsen Bulgaria oleh AS. Tentara dan dipegang oleh ISIS hanya beberapa minggu kemudian.”
Al-Jazeera, pada Juli 2013, mengutip komandan ISIS untuk kegubernuran Aleppo pada saat itu yang mengatakan, “Kami membeli senjata dari FSA. Kami membeli 200 rudal anti-aircraft dan senjata anti-tank Koncourse. Kami memiliki hubungan baik dengan saudara-saudara kami di FSA.”
Selain itu, selama 18 bulan antara 2014 dan 2015, pasukan pendudukan AS di Suriah dan Irak duduk dan menyaksikan kemajuan brutal ISIS menuju Damaskus dengan persetujuan. Dalam pertemuan pribadi dengan anggota oposisi Suriah, Sekretaris Negara John Kerry mengakui bahwa AS telah menyambut baik kemajuan ISIS 2015 di Damaskus untuk menggunakannya sebagai pengaruh untuk memaksa Assad mundur dari kekuasaan.
Seperti yang dijelaskan Kerry, "Itulah mengapa Rusia masuk. Mereka tidak menginginkan pemerintahan Daesh [ISIS], dan mereka mendukung Assad. Dan kita tahu ini berkembang. Kami sedang menonton. Kami melihat bahwa Daesh [ISIS] tumbuh dalam kekuatan. Dan kami pikir Assad diancam. Kami pikir kami bisa mengatur bahwa Assad mungkin kemudian bernegosiasi. Alih-alih bernegosiasi, dia membuat Putin mendukungnya."
No comments:
Post a Comment